Jumlah partai yang kini mencapai 38 macam telah menjadi faktor munculnya caleg dari berbagai latar belakang dan kualifikasinya yang direkruit oleh partai menyerupai sistem lelang. Partai seharusnya bisa merekrut caleg yang berkualitas dengan kaderisasi yang sistemik bukan seperti sekarang ini, justru partai yang berkeliling menawarkan formulir mencari caleg, siapa yang mampu memberi kontribusi dana besar dialah yang akan masuk daftar caleg, padahal partai tahu bahwa mereka itu belum punya investasi sosial apa-apa. Setelah masuk daftar calon tetap mereka berkampanye dengan pendekatan obral dalam pengertian berbagai karakter,kapabelitas dan latar belakang caleg hiruk-pikuk menawarkan diri kepada konstituen, tentunya mereka mengatakan bahwa dirinya dan partainya yang paling baik, oleh karena itu kita sebagai pemilih harus tahu kualitas masing-masing caleg dan konsep partai. Kondisi demikian menyebabkan masyarakat semakin tidak respek terhadap Pemilu yang merupakan momen penting dalam keberlangsungan pemerintahan yang diharapkan membawa perubahan kedepan ke arah yang lebih baik.
Para intelektual dan terpelajar kini telah merasa bahwa sistem pemerintahan yang disusun secara ideal oleh pendahulu telah diobrak-abrik oleh para legislatif bermental calo yang tidak bekerja berbasis konstituen tapi lebih mementingkan pribadinya dalam mengembalikan modal kampanye, orang awam pun telah tahu seperti apa kualitas para caleg yang marak tebar pesona layaknya pahlawan kesiangan menjelang Pemilu 2009. Para Caleg melakukan strategi pencitraan diri melalui pemasangan gambar, iklan dan strategi instan lain. Yang lebih ironis lagi gambar atau iklan yang dipublikasikan pun masih banyak yang mendompleng ketenaran tokoh atau kebesaran partai tertentu. Yang demikian itu menurut penulis menunjukan bahwa caleg tersebut tidak mampu berbuat apa-apa. Apa pun latar belakang pendidikan dan status sosialnya para caleg harus memiliki pemahaman atas tugasnya nanti jika terpilih yakni tugasnya sebagai pengawas jalannya pemerintahan, penyusun anggaran dan pembuat undang-undang.
Untung saja penentuan Caleg Terpilih Pemilu 2009 tidak lagi menggunakan sistem nomor urut seperti Pemilu 2004 tetapi sudah menggunakan acuan suara terbanyak dan persebaran suara, sistem ini lebih bisa diterima karena lebih adil dan menghargai kepada siapa suara rakyat ditujukan. Kita sebagai pemilih tidak boleh putus harapan dengan bersikap (abstein) sebagai golongan putih, ini terlepas dari adanya fatwa MUI atau tidak, karena kalau banyak yang golput akan menguntungkan pihak-pihak rival kita yang menggunaka hak pilihnya. Menurut penulis masih ada secercah harapan yaitu dengan cara kita bentuk Komunitas Pemilih kemudian kita undang salah satu Caleg yang menurut kita bisa diharapkan menjadi wakil komunitas kita, kemudian kita ajak berdialog tentang program apa yang direncanakan dan kita sampaikan pula kemauan dari komunitas kita sebagai perwakilan dari masyarakat. Ingat dan pastikan tanggal 9 April 2009 Anda gunakan hati nurani untuk mentukan pilihan.
Saya berharap Caleg terpilih saat dilantik bisa merenung sejenak “siapakah yang telah memilihmu hingga menjadi anggota legislatif” maka abdikanlah kerja jabatanmu demi kepentingan konstituenmu tanpa merugikan yang lain.
Dan kepada eksekutif terpilih janganlah berlebihan berpihak kepada partai atau golongan tertentu yang mengusungmu, walaupun secara logika bisa diterima tetapi dari sisi ketatanegaraan sikap tersebut sangat merugikan masyarakat dan mengkhianati jabatan, karena Bupati atau Gubernur bukanlah milik salah satu partai tetapi menjadi milik seluruh rakyat yang harus mengakomodir kepentingan masyarakat dalam wilayah tersebut. Apalagi sampai menggunakan taktik balas dendam terhadap lawan politik, seperti yang sering kita saksikan setiap terjadi pergantian jabatan politik yang selalu diikuti perombakan kabinet tanpa mempertimbangkan keprofesionalnya personalnya. Yang sangat memprihatinkan lagi jabatan kepala sekolah yang seharusnya jabatan karir yang harus steril dari pengaruh politik ternyata telah menjadi korban kebengisan dan keserakahan politik akhir-akhir ini.
Para intelektual dan terpelajar kini telah merasa bahwa sistem pemerintahan yang disusun secara ideal oleh pendahulu telah diobrak-abrik oleh para legislatif bermental calo yang tidak bekerja berbasis konstituen tapi lebih mementingkan pribadinya dalam mengembalikan modal kampanye, orang awam pun telah tahu seperti apa kualitas para caleg yang marak tebar pesona layaknya pahlawan kesiangan menjelang Pemilu 2009. Para Caleg melakukan strategi pencitraan diri melalui pemasangan gambar, iklan dan strategi instan lain. Yang lebih ironis lagi gambar atau iklan yang dipublikasikan pun masih banyak yang mendompleng ketenaran tokoh atau kebesaran partai tertentu. Yang demikian itu menurut penulis menunjukan bahwa caleg tersebut tidak mampu berbuat apa-apa. Apa pun latar belakang pendidikan dan status sosialnya para caleg harus memiliki pemahaman atas tugasnya nanti jika terpilih yakni tugasnya sebagai pengawas jalannya pemerintahan, penyusun anggaran dan pembuat undang-undang.
Untung saja penentuan Caleg Terpilih Pemilu 2009 tidak lagi menggunakan sistem nomor urut seperti Pemilu 2004 tetapi sudah menggunakan acuan suara terbanyak dan persebaran suara, sistem ini lebih bisa diterima karena lebih adil dan menghargai kepada siapa suara rakyat ditujukan. Kita sebagai pemilih tidak boleh putus harapan dengan bersikap (abstein) sebagai golongan putih, ini terlepas dari adanya fatwa MUI atau tidak, karena kalau banyak yang golput akan menguntungkan pihak-pihak rival kita yang menggunaka hak pilihnya. Menurut penulis masih ada secercah harapan yaitu dengan cara kita bentuk Komunitas Pemilih kemudian kita undang salah satu Caleg yang menurut kita bisa diharapkan menjadi wakil komunitas kita, kemudian kita ajak berdialog tentang program apa yang direncanakan dan kita sampaikan pula kemauan dari komunitas kita sebagai perwakilan dari masyarakat. Ingat dan pastikan tanggal 9 April 2009 Anda gunakan hati nurani untuk mentukan pilihan.
Saya berharap Caleg terpilih saat dilantik bisa merenung sejenak “siapakah yang telah memilihmu hingga menjadi anggota legislatif” maka abdikanlah kerja jabatanmu demi kepentingan konstituenmu tanpa merugikan yang lain.
Dan kepada eksekutif terpilih janganlah berlebihan berpihak kepada partai atau golongan tertentu yang mengusungmu, walaupun secara logika bisa diterima tetapi dari sisi ketatanegaraan sikap tersebut sangat merugikan masyarakat dan mengkhianati jabatan, karena Bupati atau Gubernur bukanlah milik salah satu partai tetapi menjadi milik seluruh rakyat yang harus mengakomodir kepentingan masyarakat dalam wilayah tersebut. Apalagi sampai menggunakan taktik balas dendam terhadap lawan politik, seperti yang sering kita saksikan setiap terjadi pergantian jabatan politik yang selalu diikuti perombakan kabinet tanpa mempertimbangkan keprofesionalnya personalnya. Yang sangat memprihatinkan lagi jabatan kepala sekolah yang seharusnya jabatan karir yang harus steril dari pengaruh politik ternyata telah menjadi korban kebengisan dan keserakahan politik akhir-akhir ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar